Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Ada banyak sekali ahli atau tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai model implementasi kebijakan publik. Dan dalam tulisan ini, saya akan mencoba membahas model-model implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli, dan berikut adalah penjelannya :

Model dari Mazmanian dan Sabatier

Menurut mazmanian dan Sabatier (1983), ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation)
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), seperti terlihat pada Gambar dibawah ini :

Karakteristik masalah :

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relative sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengarhui mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogeny. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan realtif sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relative program.
3. Proporsi kelompok sasaran terhaap total populasi. Sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relative mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif  akan relative mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya:

1. Kejelasan isi kebijakan
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
3. Besarnya alokasi sumbrdaya financial terhadap kebijakan tersebut
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), indikatornya:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
3. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups)
4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

Jadi, kesimpulannya Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation), serta variabel lingkungan (nonstatute variables affecting implementation). Masing-masing kelompok variabel agar dikelola dengan baik agar terukur dari karakteristik tersebut.

Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber daya. Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteriktik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung impelementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor, mencakup 3 hal penting, yaitu: a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. b) Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan.c) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Jadi kesimpulannya, Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan peguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variabel merupakan factor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi kebijakan tersebut.

Model Merilee S.Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebu.

Isu kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

1. Kepentingan yang tergaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan (context of implementation) mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Namun demikian, jika dicermati model Grindle dapat dipahami bahwa keunikan model ini terletak pada pemahamannya yang komperehensif akan konteks kebajikan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para actor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (content policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation), serta kondisi sumberdaya, inrastuktur perlu pemahaman yang komprehensif.

Model George C. Edward III (1980)

Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengarhi implementasi kebjakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubunga satu sama lain.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasara (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jells atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adal factor penting untuk implemenas kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di ketas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi. Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalanka kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi. Strukur organisasi yang bertugas mengimplementasian kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan tehadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan akivtas organisasi tidak fleksibel.

Jadi kesimpulannya, Gerge C. Edward III mengemukakan ada 4 variabel yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan strukktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Model Smith

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam persfektif Bottom Up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001: 79), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari persfekti perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith dalam Islamy (2001: 80), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi–institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan- ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini.

Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

1. Idealized policy yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya
2. Target groups yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan
3. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Environmental factors yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.